Oleh: Prof. Dr. H. Syamsul Bakri, S.Ag., M.Ag
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Disampaikan pada Sidang Senat Terbuka Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tanggal 28 September 2021
Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Sejarah Peradaban Islam Pada Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Yth. Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, Yth. Ketua Senat UIN Raden Mas Said Surakarta, Yth. Bapak Ibu Anggota Senat IAIN Surakarta, Yth Kepala Biro AUAK UIN Raden Mas Said Surakarta, Para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta, Direktur Pasca Sarjana, Para Kepala Unit, Kaprodi, seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta, serta seluruh hadirin dan tamu undangan, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang saya muliakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga acara pengukuhan guru besar atas nama saya dapat dilangsungkan dengan khidmad walaupun di musim pandemic covid-19. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan keberkahan berupa Kesehatan kepada bapak/ibu dan hadirin yang hadir dalam acara pengukuhan ini, baik yang mengikuti di Graha ini maupun yang via daring.
Shalawat dan salam semoga tetap atas junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya min al-dhulumat ila an-nuur, dari pemikiran dan perkataan yang gelap dan menggelapkan menuju pemikiran dan perkataan yang cerah dan mencerahkan, dari perilaku primitif menuju perilaku yang rasional.
Atas berkah rahmat Allah SWT dan do‟a kedua orang tua dan kakek nenek saya, istri dan anak-anak saya, serta para guru dan orang-orang baik di sekitar saya, alhamdulillah saya dapat mencapai tahapan tertinggi dalam dunia akademik dengan gelar Guru Besar setelah melalui serangkaian perjalan karir akademik sebagai dosen luar biasa IAIN Walisongo Fakultas Ushuluddin Surakarta tahun 1996 yang kemudian menjadi dosen tetap di STAIN Surakarta yang tahun 1997 yang kemudian beralih status menjadi IAIN Surakarta, dan pada tahun 2021 beralih status menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta.
Pidato pengukuhan ini merupakan renungan saya sebagai dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Semoga pidato akademik ini dapat memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sejarah Peradaban Islam. Tulisan ini setidaknya memberikan konrtribusi dalam mengisi penggalan sejarah yang kosong dalam dalam bentangan narasi kronologis-diakrtonis dalam sejarah nasional maupun sejarah Islam di Indonesia.
Hadirin yang saya hormati, ijinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dengan judul Pergerakan di Jantung Vorstenlanden (Sejarah Sosial Masyarakat Surakarta Era Kolonial)
PENDAHULUAN
Di dalam sejarah pergerakan nasional, Surakarta merupakan salah satu kota penting di Jawa. Surakarta pada era kolonial sering disebut dengan Vorstenlanden yang berarti Land of the Kings ( Tanah Raja-Raja ). Vorstenlanden menjadi wilayah teritorial Pemerintah Hindia Belanda yang diorganisir oleh pejabat kolonial yang disebut sebagai Residen, sehingga Surakarta menjadi sebuah kota Karesidenan yang memiliki kekhususan yaitu adanya sifat semi otonom. Surakarta merupakan kota tradisional yang memiliki jejak-jejak sejarah yang terkait dengan dinamika pergerakan Indonesia dewasa ini. Dinamika pergerakan di Surakarta menarik untuk dikaji karena Surakarta akhir abad IX dan awal abad XX merupakan kota yang paling bergerak di Indonesia yang mengilhami pergerakan di daerah lain. Sejarah Surakarta memiliki dinamika yang luas, baik di dalam konteks budaya, sosial, ekonomi, politik, dan agama. Surakarta telah menjadi miniatur penting bagi eksistensi sosial masyarakat Jawa yang hirarkis dan sekaligus menjadi ruang bagi pergerakan politik dan keagamaan, baik yang ortodok, modernis, maupun revolusioner.
Seluruh paparan sejarah menggunakan metode sejarah. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber dari surat kabar sezaman, arsip dan memory van overgave, dilanjutkan dengan kritik sumber, yakni kritik eksternal untuk menguji otentisitas surat kabar yang dijadikan sumber primer dan kritik internal dengan menguji kredibilitas makna yang tertulis dalam surat kabar tersebut (Reiner: 1987, 76) dilanjutkan dengan analisa dengan teori ilmu sosial. Model historiografi yang digunakan adalah model tematik-kronologis.
Tulisan ini merupakan upaya rekonstruksi masa lalu, dengan theoretical frame work dari John Tosh, yakni bahwa telaah sejarah tidak semata-mata mengkaji kronologi dan perubahan sosial tetapi juga arah perubahan-perubahan itu berjalan (Tosh: 1984, 129). Adapun model hiostoriografi ini menggunakan model model Lingkaran Sentral, yaitu bahwa kejadian pada pusat lingkaran akan mempunyai akibat-akibat di sekitarnya. Pada gilirannya pusat lingkaran dan sekitarnya tersebut akan menyebabkan terjadinya pusat baru yang di sekitarnya juga akan timbul gejala-gejala lagi (Kuntowijoyo: 2003: 49-51).
Hindia Belanda Era Kolonial
Kondisi Hindia Belanda era Kolonial dipengaruhi oleh transformasi negara-negara Barat menjadi negara industri. Kerajaan Belanda kemudian menerapkan kebijakan ekonomi liberal pada tahun 1870. Kebijakan ini tidak dapat meningkatkan kesejahteraan pertanian di Hindia. Atas pertimbangan kemanusiaan, maka Parlemen Belanda mengusulkan perlunya kebijakan politik yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat Hindia dengan Politik Etis (Etische Politiek) (Suminto: 1996, 100). Politik Etis berawal dari pidato Ratu Wilhelmina tahun 1901 di Staten Generaal yang menegaskan bahwa Kerajaan Belanda merasa mempunyai kewajiban moral terhadap rakyat pribumi. Politik Etis bermula dari kritikan kaum liberal terhadap Kerajaan Belanda, di antaranya datang dari C. Th. van Devender. Ia menuliskan sebuah tulisan di surat kabar Belanda, bahwa Kerajaan Belanda berutang kepada rakyat Indonesia, sehingga perlu politik etis (Fikiran Ra‟jat: 1933, 17).
Sebagimana disebutkan dalam surat kabar Tjaja Hindia (1916, 166), Politik Etis itu memberikan penekanan pada trilogi, yaitu pendidikan, irigasi, dan emigrasi (Baudet: 1987, 101). Salah satu dampaknya adalah semakin semarak pendirian lembaga pendidikan (Bromartani: 1931). Politik Etis dimanfaatkan olerh Pemerintah Kolonial untuk mempertahankan dan melanggengkan daerah jajahan (Islam Bergerak: 1921,1). Kemajuan yang terjadi masih dianggap sebagai kemajuan semu, dan bukan kemajuan umum bagi bumiputra (Tjaja Hindia: 1916, 175). Politik Etis dicetuskan karena banyaknya modal asing yang masuk ke Hindia, sedangkan buruh profesional masih sangat kurang. Alasan tersebut menunjukkan bahwa Politik Etis dimaksudkan untuk memekarkan imperialisme, sebagaimana diterangkan dalam surat kabar Fikiran Ra‟jat (1933, 3) sebagai berikut; ”Di dalam hakekatnja, Etische Politiek ini hanja membikin Indonesia masak oentoek mekarnja imperialisme”.Tan Malaka (2000, 53) juga mengkritik pendirian sekolah-sekolah pemerintah, yang hanya untuk menciptakan kaki-kaki kolonial.
Di Hindia Belanda awal abad XX terjadi perubahan secara revolusioner, yang ditandai dengan semakin semaraknya kegiatan jurnalisme (Shiraishi: 1997, 42). Dalam sejarah perjuangan, jurnalisme bukan hanya sebagai industri bisnis penerbitan, tetapi merupakan sarana pendidikan, penyebaran gagasan, alat perjuangan, serta propraganda politik. Budaya baru yang tumbuh di kalangan “melek huruf” ini berawal dari adanya para jurnalis bumiputra yang bekerja di penerbitan Indo dan Tionghoa. Pada tahun 1903, Tirto Adhisoerjo mendirikan dan memimpin Soenda Beritadi Cianjur, sebuah surat kabar pertama yang dibiayai, dikelola, disunting, dan diterbitkan oleh kaum bumiputra. Empat tahun berikutnya, ia mendirikan mingguan Medan Prijaji, berbahasa Melayu dengan nuansa kritik sosial yang tajam. Medan Prijaji adalah surat kabar milik Sarekat Prijaji yang diketuai oleh R.M. Prawirodiningrat dengan Tirto Adhisoerjo sebagai sekretarisnya (Suryanegara: 2010, 355). Adhisoerjo, bersama Samanhoedi, juga mendirikan harian Sarotomodi Semarang. Pada tahun 1912, Tjokroaminoto mendirikan redaksi Oetoesan Hindia sebagai corong utama perjuangan Sarekat Islam (SI). Di Bandung, Abdoel Moeis menerbitkan surat kabar Kaoem Moeda. Pada tahun 1920, Centraal Sarekat Islam (CSI) menerbitkan surat kabar bernama Pemberita C.S.I. Surat kabar mingguan yang terbit di Yogyakarta ini memuat persoalan sosial, politik, ekonomi, dakwah Islam, dan informasi bagi anggota SI (Islam Bergerak: 1920, 2).
Pada tahun 1917, di Surakarta juga muncul surat kabar Islam Bergerak, sebagai pendukung Medan Moeslimin (1996, 24) Penerbitan tersebut dimaksudkan untuk melawan siapapun yang menghina Islam dan bumiputra, menerangkan soal-soal keislaman, dan memberikan informasi tentang kebutuhan umat Islam dalam kehidupan. Kehadiran surat kabar ini menjadi media pertahanan diri dan perlawanan terhadap surat kabar Kristen Mardi Rahardjo yang sering memojokkan umat Islam (Islam Bergerak: 1917, 1). Dalam melawan kelompok anti Islam, cara yang digunakannya adalah argumentatif. Kedua surat kabar ini juga memberikan pemahaman bahwa Islam tidak melarang umatnya mengikuti tradisi modern seperti memakai dasi, bermain sepakbola, dan berpakaian modern (Bakri, 2015, 35).
Surat kabar revolusioner lainnya adalah Sinat Djawa yang diterbitkan untuk pertama kali oleh SI Semarang pada tahun 1914 dengan pimpinan redaksi P.H. Koesoemo dibantu Mohammad Joesoef dan Saleh Handojomo sebagai redaktur. Ketika pimpinan redaktur dipegang oleh Semaoen, Marco, dan Darsono, pada tahun 1918, namanya diubah menjadi Sinar Hindia. Surat kabar ini sekaligus menjadi organ SI Semarang. Nama Sinar Hindia kemudian berubah menjadi Api pada 1 Agustus 1924. Perubahan ini didasarkan pada tiga alasan, yaitu: nama Hindia sering tertukar dengan nama India (British-Indie), sudah tidak sesuai dengan kehendak rakyat yang menuntut kemerdekaan melalui perjuangan kasta, dan singkatan S.H. mudah keliru dengan nama-nama lainnya. Nama Api memiliki filosofi yang mendasar, yaitu unsur semesta yang digunakan untuk memasak makanan, menerangi tempat gelap, membinasakan kotoran, dan menyembuhkan penyakit. Dengan kata lain, Api dimaksudkan untuk melenyapkan kapitalisme (Api: 1924, 1).
Beberapa media yang disebutkan di muka tersebut mempunyai peran yang cukup strategis dalam melakukan propaganda perjuangan organisasi. Topik-topik terkait dengan kesetaraan sosial, egalitarianisme kemanusiaan, dan perlawanan terhadap penindasan menjadi tema penting yang banyak dibicarakan oleh sejumlah media massa waktu itu (Doenia Bergerak, 1914, 3-8). Pada akhir 1913, Pantjaran Warta melancarkan kecaman terhadap lembaga pergundikan yang dilakukan oleh orang Eropa. Harian ini menuntut dilakukannya pernikahan yang sah terhadap perempuan-perempuan Jawa (Korver: 1985, 45). Topik-topik yang menyangkut masalah gender juga menjadi bahan diskusi di media massa. Soal fikih perempuan menjadi tema penting dalam Medan Moeslimin. Perkembangan pesat di dunia jurnalisme tersebut menunjukkan adanya perubahan besar dalam bidang kebudayaan, yang juga berdampak pada aspek politik. Pemerintah sering tidak adil dalam memberlakukan kebijakan terhadap dunia pers pribumi, dan menganakemaskan pers Belanda dan Eropa. (Islam Bergerak: 1917, 1). Surat kabar dipilih sebagai alat perjuangan karena dianggap efektif dalam menciptakan opini publik, sehingga pengaruh gagasan-gagasan yang ditulis akan sampai pada pembaca dengan cepat dan meluas (Fikiran Ra‟jat: 1933, 6-8).
Surakarta Bergerak
- Perubahan Sosial Budaya
Sebelum Abad XX, titik sentrum lingkaran sosial politik masyarakat aberada di tangan para raja sebagai penguasa negara tradisional. Kondisi masyarakat sangat terkait dengan struktur relasi antara Susuhunan dengan Gouvernemen. Kota Surakarta merupakan kota tradisional yang ditandai dengan pembagian spasial yang jelas berdasarkan status sosial dan dekatnya kedudukan pemukim dengan kraton. Struktur masyarakat yang hierarkis ini sebenarnya sudah diawali pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma (1613-1645 M) yang mulai membentuk dan mengatur birokrasi kerajaan.
Di dalam arsip-arsip sebelum Perjanjian Giyanti 1755 M, diketemukan naskah nomor 1 yang berisi catatan pembagian wilayah kerajaan, struktur birokrasi dan nama-nama prajurit Mataram. Sultan Agung juga membentuk dan mengatur birokrasi kerajaan serta nama-nama abdi dalem. Pembentukan struktur masyarakat yang hierarkis ini dilanjutkan oleh Amangkurat I (1645-1677M). yang mengatur tentang gelar dan pangkat untuk keluarga Kerajaan Mataram (Margono: 2004, 1-3).
Secara sosiologis, konteks struktur sosial masyarakat Surakarta sangat kuat dengan susunan hierarkisnya, dan berlaku hubungan patron-klien (gusti-kawulo). Istilah hubungan gusti-kawulo ini diterapkan dalam kerajaan dengan menganalogikan raja sebagai patron dan rakyat sebagai klien (Pranoto: 210, 82-83). Struktur hierarkis ini begitu mengakar yang ditandai dengan fakta linguistik, yaitu adanya bahasa yang bertingkat: ngoko, kromo, dan kromo inggi (Lombard: 1996, 59). Struktur hierarkis tersebut mengindikasikan bahwa posisi raja berada di atas rakyat. Dalam struktur patron-klien, seorang raja diposisikan sebagai poros dunia, sekaligus patron (penguasa wilayah dan penguasa politik) yang diwujudkan dalam bentuk kepemilikan tanah sedangkan rakyat sebagai pemilik tenaga kerja. Sedangkan secara politis, raja adalah pucuk pimpinan monarkhi tertinggi yang memiliki wewenang penuh untuk mengatur kehidupan rakyatnya (Pranoto: 2010, 83).
Sebagai pusat kerajaan, di kota ini banyak para bangsawan istana bermukim, disamping juga menjadi pusat kajian kebudayaan, bahasa dan ilmu pengetahuan. Hal ini ditandai berdiri Instituut Voor de Javaansche Taal (Lembaga Pendidikan Kerajaan Untuk Bahasa Jawa) tahun 1832 M yang menekankan pembelajaran bahasa dan etika Jawa. Lembaga ini didirikan oleh Gericke di Surakarta yang akhirnya bubar pada tahun 1843 (Winter: 1928, v).
Kota Surakarta juga melahirkan para pujangga kraton yang telah banyak memproduk karya sastra, baik dalam bentuk serat, babad maupun suluk.De Graf (1995: 112-113) menuliskan nama para pujangga dan karya sastra yang terkenal di Surakarta, yaitu Kyai Yasadipura I (Serat Bratayudha, Serat Rama, Babad Gianti,Suluk Dewaruci), KGPAA Amangku Nagara II yang setelah menjadi raja bergelar Susuhunan Pakubuwana V (penggagas penggubahan Serat Centini), Kyai Ranggasutrasna, R. Ng. Sastradipura (bersama R.Ng. Yasadipura I menggubah Serat Centini), Sri Susuhunan Pakubuwana IV (Serat Wulangreh), Sri Mangunagara IV (Serat Wedhatama), Yasadipura II (Babad Pakepung), R. Ng. Ranggasasmita (Suluk Martabat Sanga), R. Ng. Ranggawarsita (Serat Wirid Hidayat Jati, Serat Kalatidha,Babad Itih) dan masih banyak pujangga dan naskah lain. Beberapa naskah ditulis tanpa nama pengarang.
Pada awal abad XX hubungan orang-orang pergerakan dengan Gouvernemen lebih mendominasi dan memiliki dampak sosial politik daripada kerajaan (Nurhayati: 1999, 157 & 170). Hal ini menandakan era baru dalam struktur sosial dan budaya di Surakarta. Posisi sosial politik kraton yang mulai melemah telah digantikan oleh kaum pergerakan. Hal ini dibarengi dengan kebijakan Pemerintah Kolonial yang bertindak untuk menghapuskan lambang-lambang feodalisme bangsawan Jawa. Pada awal tahun 1900-an, posisi kaum bangsawan di kota Surakarta mulai merosot dan kehilangan peran sentrum, baik secara politik, sosial maupun ekonomi. Hal ini disebabkan oleh jumlah bangsawan yang bertambah, sedangkan jumlah fungsi dan peran yang tersedia dan menjadi sumber penghasilan terbatas. Kemerosotan juga terjadi akibat semakin majunya pemikiran masyarakat Surakarta yang berani mengkritik kekuasaan otokrasi.
Dalam situasi sosial budaya yang demikian, sistem lapisan sosial mulai terlihat pecah. Kalangan ningrat masih dengan keras mempertahankan berlakunya aneka ragam perbedaan status antara bangsawan dan warga biasa, termasuk terkait dengan masalah pakaian. Pesta-pesta yang digelar oleh orang biasa, seperti pesta pernikahan, tidak boleh diselenggarakan dengan mewah, dan juga mereka tidak boleh naik kendaraan melalui alun-alun Kraton Surakarta (Korver: 12). Sebagian kalangan bangsawan Jawa ada yang menuding bahwa pudarnya pamor bangsawan Jawa karena pengaruh penyebaran Islam (Ricklefs: 2007, 196).
2. Dinamika Agraria
Sistem Tanam Paksa berakhir beransur-ansur antara tahun 1865 sampai dengan tahun 1870. Sejak tahun 1870, nusantara memasuki zaman baru yang disebut sebagai zaman modal, yaitu zaman politik kolonial yang liberal dan kapitalisme swasta yang menjadikan modal sebagai mesin penggerak di Vorstenlanden(Shiraishi, 9-10). Pada zaman modal, penguasaan ekonomi dialihkan ke pemilik modal swasta. Menurut Ricklefs (2007, 190), Tanam Paksa baru dihapuskan secara de facto pada tahun 1919. Hal ini ditandai dengan berakhirnya Tanam Paksa kopi di Parahiangan Jawa Barat tahun 1917 dan beberapa daerah pesisir utara Jawa pada Juni 1919. Penghapusan Tanam Paksa tersebut diawali dengan tuntutan Partai Liberal di Belanda. Sebagaimana daerah-daerah lain di nusantara, sebelum masuk zaman modal, di Vorstenlandenjugamengikuti kebijakan Tanam Paksa (culturediensten) yang diberlakukan dari tahun 1830 sampai dengan tahun 1870 (Rijkevorsel: 29, 106).
Tanam Paksa ini merupakan kebijakan Gubernur Jenderal J. van Den Bosch, akibat dari Perang Jawa yang telah menyebabkan pukulan ekonomi bagi Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah memikul biaya besar akibat perang melawan kaum santri yang dipelopori oleh Diponegoro, Kyai Mojo dan Sentot Ali Basyah ini (Ropbinson: 1987, 5-6), sehingga diberlakukannya Tanam Paksa sebagai cara memulihkan keadaan ekonomi pemerintah.
Zaman modal diawali dengan diterbitkannya Undang-Undang Bumi oleh Pemerintahan Kerajaan Belanda tahun 1870, yang berisi mengubah fungsi Hindia menjadi tanah jajahan yang harus menyediakan sumber bahan mentah (raw material resources) dan sebagai pasar bagi industrinya. Untuk mendukung program ini maka Pemerintah Kolonial mengundang investor asing untuk menanamkan modal di Hindia Belanda. Jawa pun menjadi pasar bagi asing (Misbach: 1925, 6).
Zaman modal telah melahirkan dua kelompok kelas yaitu kelompok borjuis (kaum kaapital) dan kelompok proletar (kaum buruh, kaum miskin) dengan berbagai pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh kaum modal atas kaum proletar (Ra‟jat Beregerak: 1923, 1-2). Hal ini menyebabkan munculnya gerakan perlawanan yang dilakukan oleh para petani pribumu, yang oleh Pemerintah Kolonial disebut sebagai gerakan perbanditan seperti kecu dan pembakaran perkebunan. Gerakan ini dilakukan oleh petani sebagai bentuk ketidakpuasan dan sikap antipati terhadap sistem kapitalisme. Eksploitasi semakin menekan ekonomi para petani pribumi, kapitalisme semakin menguat yang didukung dengan alat transportasi kereta api. Surakarta yang dikenal sebagai kota gula justru berimplikasi pada penderitaan rakyat dengan beban-beban pajak (Tan Malaka: 2000, 49).
Akibat himpitan kapitalisme, muncullak gelombang aksi-aksi protes dan perlawanan kaum proletar, buruh dan tani antara tahun 1918-1920 yang dimobilisir oleh Tjipto Mangoenkoesoemo, Misbach dan Marco Kartodikromo. Hal ini berdampat pada sikap anti kolonialisme dan kapitalisme yang berujung pada pemberontakan di Surakarta antara tahun 1924-1926 yang melibatkan kaum santri, buruh dan tani (Bakri: 2015, 176-178).
3. Dinamika Ekonomi
Pada awalnya kehadiran Oost Indische Compagnie (OIC) di Indonesia, telah membangkitkan perniagaan bumiputra. Namun kemudian OIC menggunakan cara-cara kekerasan yang mematikan perniagaan bumiputra. Kebangkitan perniagaan kemudian bangkit lagi setelah pembubaran OIC dan digantikan dengan pemerintahan Gouvernement. Kebangkitan ini, salah satunya ditandai dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam (Tjaja Hindia: 1912, 167-168). Bersamaan dengan zaman modal, muncul elit-elit baru di Vorstenlanden. Akibat munculnya elit-elit ekonomi pribumi dan kaum terpelajar, apalagi mereka mempunyai kekayaan dan penghasilan melebihi dari kekayaan ningrat-kraton, maka wibawa sosial politik para elit bangsawan Jawa memudar, bahkan tidak sedikit kalangan ningrat yang berpiutang kepada kalangan kelas menengah baru yang kaya. Misalnya, Samanhoedi, pendiri Sarekat Dagang Islam (SDI) dan pengusaha batik kaya ketika itu, sering menjadi tempat peminjaman para ningrat (Laporan Asisten Residen Surakarta, 22 Agutus 1912, 1).
Dinamika ekonomi juga ditandai dengan munculnya pertokoan bumiputra, industri batik dan perhotelan (Islam Bergerak: 1920, 2). Masuknya industri batik di Kauman Surakarta pada awalnya disebabkan oleh tuntutan ekonomi masyarakat Kauman. Sebelumnya, masyarakat Kauman adalah termasuk dalam bingkai sosial Kraton Surakarta. Kauman menjadi salah satu sub sistem dari sistem sosial di Kerajaan (Kasunanan) Surakarta. Kauman adalah kampung bagi abdi dalem pamethakan (kaum putihan, santri) yang kehidupan ekonominya dijamin oleh pihak Kraton. Seiring perkembangan zaman, para abdi dalem pemetakhan juga melakukan aktifitas ekonomi dengan menjadikan industri batik sebagai mata pencaharian (Pusponegoro: 2007, 69-70). Teknologi batik lebih mutakhir diperkenalkan oleh seorang pedagang tahun 1850-an. Teknologi ini berasal dari Semarang yang sudah menggunakan metode cap (Shiraishi: 1997, 30). Dari sinilah kemudian batik di Kauman berkembang dengan pesat. Pabrik-pabrik batik mulai didirikan, baik di pusat kota maupun di bagian pinggiran kota.
Industri kerajinan batik di Surakarta ini secara umum berada di tangan para pengusaha Jawa, Arab dan Tionghoa. Pengusaha batik Jawa jumlahnya lebih banyak dibandingkan pengusaha Arab dan Tionghoa. Persaingan dagang antar mererka, yang awalnya hanyalah persaingan ekonomi, namun pada tahap lanjut, persaingan tersebut menimbnulkan gesekan politik yang cukup kuat. Ketika terjadi kerusuhan di Jakarta dan Surabaya pada Pebruari 1912 di kalangan penduduk golongan Tionghoa, Rinkers mengaitkan peristiwa ini dengan perkembangan di Surakarta. Menurut Rinkers, pada era itu telah terjadi persaingan dagang antara pedangan Jawa di Lawean Surakarta dan Firma Tionghoa Sie Dhian Ho yang juga bermarkas di Surakarta. Firma ini bergerak di bidang perdagangan buku, alat-alat kantor, penerbitan surat kabar, dan juga industri batik. Sejak peristiwa di Surabaya tersebut, persaingan ini menjadi akut, karena firma ini, secara diam-diam, ditopang oleh perkongsian orang-orang Tionghoa di daerah lain, termasuk dari Surabaya dan Jakarta (Korver, 16). Akhirnya pada tahun-tahun itu pula pecah berbagai konflik politik dan ekonomi yang melibatkan pengusaha Tionghoa versus pengusaha batik Jawa. Para pengusaha batik Jawa tergabung dalam Rekso Roemekso (perkumpulan tolong menolong pengusaha batik Jawa) sedangkan pengusaha batik Tionghoa bergabung dalam Kong Sing. Dinamika ekonomi memiliki pengaruh yang luas dan kuat dalam arena politik di Surakarta, yakni melahirkan sikap kemandirian dan kesadaran dalam pergerakan.
4. Dinamika Politik
Awal abad ke-20 adalah zaman baru yang disebut sebagai zaman pergerakan. Istilah pergerakan ini meliputi segala macam aksi-aksi yang dilakukan oleh bumiputra menuju perbaikan hidup untuk bangsa Indonesia. Pergerakan terjadi karena masyarakar bumiputra merasakan ketidakpuasan atas kondisi keterjajahan, baik oleh imperialisme tua (zaman Oost Indische Compagnie) maupun imperialisme baru yaitu sesudahnya timbulnya kapitalisme modern pada perempat pertama abad ke-19 M (Fikiran Ra‟jat: 1919, 154-155).
Snouck Hurgronje (1995, 2163) melukiskan bahwa sudah berabad-abad lamanya orang pribumi merasa dirinya kurang dibandingkan dengan seluruh manusia ras lain. Hal ini diperparah dengan kelaliman para penguasa di negeri sendiri yang kemudian dimanfaatkan oleh orang Eropa yang datang untuk kepentingannya sendiri. Masyarakat Jawa merasa dirinya ditindas oleh berbagai alat kekuasaan bangsa Eropa dan kesewenang-wenangannya. Selanjutnya, sikap kekurang mandirian orang Jawa semakin lama semakin menunjukkan titik paling lemah.
Pada awal abad ke-20, muncul dinamika politik baru di Surakarta. Ricklefs mencatat bahwa pada 1909 telah berdiri gerakan Sarekat Dagang Islamijah di Batavia yang didirikan oleh Tirtoadisurjo (1880-1918). Organisasi serupa didirikan di Bogor tahun 1911. Pada tahun 1911 juga, Tirtoadisurjo mendorong seorang pedagang batik Surakarta, Samanhoedi (1868-1956), untuk mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) sebagai sebuah koperasi atau perkumpulan pedagang batik pribumi yang bersaing dengan pedagang keturunan Tionghoa. Pada tahun 1912 SDI berubah namanya menjadi Sarekat Islam (Ricklef, 252). Deliar Noer juga mengungkapkan bahwa Sarekat Islam berdiri pada 11 November 1912 di Surakarta. SI tumbuh dari organisasi yang mendahuluinya yaitu SDI.
Hal ini juga didukung oleh pendapat Harold W. Sundstrom bahwa Sarekat Islam yang berdiri tahun 1911 kemudian pada tahun 1912 berubah namnya menjadi Sarekat Islam (Sundstrom: 1977, 9-11). Mohammad Hatta (1977, 9-11) juga mengungkapkan bahwa SDI di Surakarta didirikan pada tahun 1912, sedangkan menurut Tamar Djaja (1974, 5) SDI didirikan di Solo oleh Samanhoedi pada 16 Oktober 1905 dan setahun kemudian pada tahun 1906 berubah namanya menjadi SI. Berdirinya SDI yang kemudian menjadi SI, juga dimaksudkan untuk menghadapi kekuatan ekonomi Belanda, Cina dan aristokrasi Jawa.
Tulisan lebih rinci dan argumentatif dikemukakan oleh Shiraishi, bahwa SI tumbuh dan berkembang dari Rekso Roemekso yang didirikan oleh Samanhoedi di Surakarta pada tahun 1912. Rekso Roemekso adalah organisasi ronda untuk menjaga keamanan industri batik karena sering ada kecu yang mencuri kain batik yang dijemur di halam-halaman rumah industri batik. Organisasi ini juga sering berbenturan dengan organisasi serupa milik pedagang Tionghoa, Kong Sing. Sering terjadi perkelahian kecil antara warga Rekso Roemeksodengan Kong Sing. Rekso Roemekso, organisasi ronda dan tolong menolong pengusaha batik di Surakarta ini, atas bantuan Tirto Adhisoerjo dibuatkan Anggaran Dasar dan kemudian dibungkus dengan nama SDI. Anggaran Dasar organisasi yang ditanda tangani Tirtoadhisoerjo tanggal 9 November 1911, dalam bagian pengantarnya menyatakan pembentukan SI. Perkumpulan ini sejak awalnya bernama Sarekat Islam walaupun masyarakat Surakarta waktu itu menamakannya Sarekat Dagang Islam. Tetapi Shiraishi (2007, 55-57) meragukan tanggal tersebut karena dianggap terlalu awal berdasarkan pendapat Van Wijk dan Tjokroaminoto yang menyatakan bahwa Tirtoadhisoerjo datang ke Surakarta pada tahun 1912.
Organisasi ini memiliki peran yang sangat vital dalam kebangkitan kaum pribumi. Tujuan didirikannya SI bukan hanya supaya kaum pribumi menjadi muslim yang taat, tetapi juga agar kaum bumiputra derajatnya terangkat (Notonegoro: 1913, 69). Karena memiliki basis keagamaan dan kerakyatan maka tidak mengeherankan jika kemudian SI diiukti oleh rakyat dari berbagai elemen, kaum saudagar, buruh, kaum ulama, jurnalis dan aktivis pergerakan.
Beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan SI, BoediOetomo (BO) yang lahir pada tahun 1908 mulai berkembang sebagai wadah perhimpunan bagi para priyayi Jawa terpelajar untuk memajukan dunia Pendidikan bumuputra (TjajaHindia: 1913, 5-6). Boedi Oetomo sendiri merupakan organisasi priyayi Jawa yang secara de jure didirikan oleh Wahidin Soedirohoesada pada bulan Mei 1908 di Jakarta dan diklaim sebagai organisasi nasional pertama di Hindia. Anggota BO pada umumnya adalah orang-orang yang Jawa terpelajar (dokter, patih, kandjeng, insinyur dan sebaginya) alumni sekolah menengah maupun perguruan tinggi seperti STOVIA, HBS, Osviba, Universiteit dan sebagainya. Kehidupan ekonomi mereka didapat dari pemerintah Hindia Belanda (Goepermen) maupun dari kaum modal (Larson: 1987, 49). Boedi Oetomo sendiri, menurut Suryanegara, sebenarnya hanya ingin menegakkan nasionalisme Jawa dengan laku utama sesuai ajaran Jawa (Suryanegara, 344-345). Hal in imenjadi penyebab konflik dan kerenggangan antara pengikut SI dengan Boedi Oetomo. Apalagi surat kabar Djawi Hisworo sebagai organ Boedi Oetomo pernah mengangkat tulisan yang menghina Rasulullah Muhammad. Reaksi dari SI pun muncul. Konflik ini kemudian memunculkan propagandis SI yang revolusioner, Misbach, yang dengan Tentara Kandjeng Nabi Mohammad (TNKM) siapmembela Islam. Eksistensi SI pada masa-masa ini begitu penting dan menjadi populer, bukan saja di kalangan muslim santri, tetapi juga di kalangan rakyat banyak.
Dalam kondisi kemunduran SI, pada tahun 1915 muncul aktifitas sosial, politik, ekonomi dan pendidikan yang dimotori oleh para pedagang batik dan guru ngaji di Surakarta. Dalam konteks inilah Misbach dan Hisamzaijnie menerbitkan majalah Medan Moeslimin sebagai tanggapan atas terbitnya Mardi Rahardjo oleh umat Kristen.Mardi Rahardjo merupakan media massa umat Kristen di Jawa yang didistribusikan secara cuma-cuma. Isinya sering menyudutkan umat Islam. “Toean-toean pembatja mesti taoe, bahwa Mardi Rahardjo seringkali menyangkoet sangkoet oleh Igama kita Islam jang kita rasa koerang enak bagi kita kaoem moeslimin”(Islam Bergerak: 1917, 1). Karena itulah Misbach dan Hisamzaijnie kemudian menerbitkan Medan Moeslimin sebagai majalah untuk menerangkan Islam dan perekat persaudaraan sesama umat muslim. Medan Moeslimin adalah majalah pertama di Jawa yang diterbitkan oleh intelektual berpendidikan pesantren. Pada tahun 1914 terjadi proses kristenisasi yang cukup besar. Masuknya agama Kristen di swapraja telah memacu umat Islam menyegarkan kehidupan keagamaan (Wijk: 1914, 55).
Dinamika politik juga ditandai dengan perlawanan rakyat antara tahun 1918-1924 yang melibatkan kaum santri, buruh dan tani yang diorganisir oleh kaum revolusioner dengan tokoh sentral Misbach. Walaupun Misbach sebagai tokoh sentral ditangkap dan dibuang ke Manokwari tahun 1924, api perlawanan semakin berkobar. Puncak dinamika politik terjadi tahun 1924-1926 yakni pemberontakan yang dilakukan oleh Sarekat Ra‟jat pimpinan Marco Kartodikromo, kaum buruh yang diorganisir Moetakallimoen dan kelompok Moe‟allimin Surakarta di bawah pimpinan Achmad Dasoeki. Pada tahun 1926-1927 seluruh pejuang anti kolonialisme dan kapitalisme ditangkap dan diadili dan beberapa dibuang ke Digoel. Mereka dari kalngan Sarekat Rakyat (SI Kiri), PKI Surakarta, kalangan buruh dan tani revolusioner, serta perkumpulan Moe‟allimin Surakarta yakni guru-guru agama di Madrasah Sunnijah Mardi Boesana Keprabon dan puluhan kyai yang menjadi guru di Madrasah Mambaoel Oeloem Surakarta (Bakri: 2015, 227). Puncak kobaran api pergerakan di Surakarta terjadi antara tahun 1918-1926. Tahun-tahun tersebut Surakarta menjadi kota paling bergerak di Indonesia.
5. Dinamika Keagamaan
Fenomena Islam di Surakarta nampak jelas pada abad ke XVIII sebagaimana tertulis dalam Serat Cabolek karya Yasadipura I, yang melukiskan perdebatan antara para ulama penjaga ortodoksi (ulama pejabat di kerajaan Mataram Kartasura) dengan Moetamakkin yang dianggap berfaham mistik Pamoring Kawulo Gusti(Katalog Pura Pakualaman Nomor St.20/ 0143/PP/73). Apapun bentuk perdebatannya, fenomena perdebatan tersebut menunjukkan adanya orang-orang alim di Surakarta pada masa Kerajaan Mataram Kartasura. Begitu juga jaringan tarekat yang sudah berkembang pada era Mataram Kartasura pada abad XVIII dapat menjadi bukti bahwa proses islamisasi sudah berkembang dengan baik (kartodirdjo, 2000, 15). Islam berkembang dengan pesat sejak perpecahan Mataram yang berdampak pada berdirinya Kasunanan Surakarta. Pemilihan lokasi dan pendirian bangunan Kraton Kasunanan ini melibatkan para ulama dan dengan alasan keagamaan (Hadisiswaja: 1936, 20). Dalam menjalankan proses pemerintahan, Pakubuwana IV mengangkat ulama (Kyai Makali) sebagai penasehat.
Pada abad XVIII ini juga di Surakarta berdiri Pesantren Jamsaren atas inisiatif Sunan Pakubuwana III tahun 1750 (Arsip Pakualaman Nomor 31/2121). Proses islamisasi terus berkembang dengan munculnya karya-karya kreatif berupa karya sastra keagamaan, pendirian Masjid Agung Surakarta tahun 1757 M, dan lembaga pendidikan Madrasah Mambaoel Oeloem tahun 1905 yang secara operasional bekerjasama dengan para kiai di pesantren. Mambaoel Oeloem didirikan atas inisiatif Sunan Pakubuwana X yang menaruh perhatian besar pada pendidikan agama. Tahun 1905 Sunan Pakubuwana X memerintahkan membuka sekolah Mambaoel Oeloem sebagai basis dakwah dan pendidikan Islam. Sunan Pakubuwana X juga menghidupkan kembali pesantren Jamsaren dan meminta Kyai Idris untuk mengelolanya setelah vakum selama 70 tahun sejak perang Diponegoro (Mooryadi: 2009, 139-143). Berdirinya Mambaoel Oeloem telah menjadi inspirasi pendirian madrasah di berbagai tempat sehingga berimplikasi pada kemajuan pendidikan Islam dan melekatnya identitas keislaman dalam masyarakat jawa (Pawarti Soerakarta:138, 134). Dalam catatan Snouck Hurgronje (1999, 63), identitas Islam pada abad ke-19 sudah sangat melekat dalam diri orang-orang Jawa, baik di Vorstenlanden maupun di daerah-daerah sekitarnya.
Berdirinya sekolah Mambaoel Oeloem dilatar belakangi oleh sulitnya mencari pengganti ulama yang sudah meninggal dan untuk mempersiapkan generasi ulama penghulu (Ismail: 1997, 80). Di sekolah Mambaoel Oeloem diajarkan ilmu agama, ilmu umum dan bahasa Arab. Proses pendidikan Mambaoel Oeloem pada awal berdirinya, dilaksanakan di salah satu ruang di Masjid Agung Surakarta. (Wijk: 1914, 55). Sunan Pakubuwana X juga memerintahkan masyarakat untuk menjalankan syari‟at Islam dengan baik seperti sholat, puasa dan zakat serta memerintahkan masyarakat untuk mendirikan masjid-masjid di daerah kabupaten, distrik dan onder distrik (Wijk: 1914, 56).
Pada awal abad 20, Adipati Sastraningrat dan Patih Dalem Kraton Surakarta serta adiknya Raden Tumenggung Wreksadiningrat memerintahkan lagu-lagu keagamaan untuk selanjutnya djadikan nyanyian yang disebut santiswaran yang dinyanyikan dengan didahului seorang bawaatau pengawal nyanyian dan diikuti oleh yang lain. Santiswaran Diiringi terbang, kendhang, dan kemanak. Nyanyian ini dimainkan tiap hari ahad jam 20.00-24.00 WIB di kedhaton. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sudah menjadi spirit dan budaya di komunitas Kraton.
Snouck Hurgronje menyebutkan bahwa pada era kolonial Islam sudah melekat dalam diri orang-orang Jawa. Peran kekuasaan tradisional Jawa (kraton) dalam islamisasi diakui cukup besar. Peran tersebut salah satunya diperankan oleh Penghulu sebagai ulama pejabat di lingkungan kraton yang lebih menitik beratkan pada pengembangan ilmu fikih yaitu al-Tasyri‟ wa al-Qadla (perundang-undangan dan peradilan). Adapaun ulama perdikan yaitu ulama pesantren yang berada di luar sistem kekuasaan tradisional, lebih fokus pada pengajaran dan pengembangan ilmu akidah, akhlaq dan tasawuf (Ismail: 1997, 50).
Islamisasi di luar Kraton juga berkembang pesat sejak berdirinya Sarekat Islam di Laweyan Surakarta tahun 1912, Sarekat Ngrukti Sawa di Kauman tahun 1914, Muhammadiyah Surakarta tahun 1923 dan Nahdlatul Muslimat tahun 1931 (Pusponegoro, 10). Bahkan pada tahun 1931, Muhamamdiyah Cabang Surakarta sudah mendirikan sekolah MULO (setingkat SMP) (Bromartani: 1931, 39). Kegiatan keislaman di Surakarta semakin semarak dengan berdirinya pusat-pusat pengkajian Islam dan hadirnya beberapa ulama besar seperti Bagoes Arafah, Muhammad Adnan, Kiai Jauhar Laweyan, Kyai Masyhud Keprabon, Kyai Imam Ghazali Nirbitan dan sebagainya. Mereka adalah ulama tradisional yang memiliki pemikiran progresif.
Di samping lembaga-lembaga formal tersebut, islamisasi di Surakarta juga dilakukan oleh para ulama (da‟i) yang tergabung dalam perkumpulan Sidik Amanah Tableg Vatonah (SATV) yang diketuai oleh Misbach. Perkumpulan ini didukung oleh kaum santri muda seperti Koesen, Hisjamzaini, Harsoloemekso, Darsosasmito dari pedagang batik di Surakarta. Kaum santri Surakarta kemudian menyusul bergabung dengan SATV yaitu Haroen Rasjid, Achmad Dasoeki, K. Moechtar Boechari dan Sjarief (Simbolon: 2006, 592-593). Keberadaan SATV disambut positif oleh polisi dan pemerintah karena SATV bermaksud amar ma‟ruf nahi munkar termasuk mengingatkan agar tidak terjerumus dalam dunia hitam seperti berjudi, mabuk, mencuri dan lain sebaginya (Islam Bergerak, 1920, 1). Amar Makruf salah sataunya dilakukan dengan mengirim propagandist di desa-desa dan sekolah-sekolah (Islam Bergerak, 1921, 2).
Selain itu, SATV juga fokus pada pendidikan Islam yang ditandai dengan pendirian Sekolah 2e. Holland Inlandsche School met de Koeran (HIS met de Koeran di Solo. Kehadiran SATV semakin memperkuat penyebarabn Islam yang sudah dilakukan oleh beberapa surat kabar seperti Medan Moeslimin, Tjermin Islam, dan Islam Bergerak (1917, 1). Ketiga media massa tersebut setiap edisinya selalu menerangkan persoalan-persoalan diniyyah terkait fikih, akidah, tahuhid, akhlaq, dan juga wacana-wacana Islam modern.
Dalam Islam Bergerak antara tahun 1918-1919 diberitakan bahwa perhimpunan-perhimpunan tersebut adalah agen islamisasi di Surakarta pada awal abad ke-20. Kegiatan-kegiatan pendalaman agama juga sudah menyebar di Surakarta, baik di lingkungan Kraton, pesantren maupun di komunitas-komunitas keagamaan. SATV sendiri mengadakan kajian Islam setiap Senin dan Jum‟at jam 20.30 -23.00 WIB. Di antara pembelajaran agama Islam di Surakarta itu antara lain di rumah Harsoloemakso (Kampung Keprabon) setiap sabtu malam ahad pukul 21.00-24.00 WIB, di rumah M. Mawardi (Kampung Kauman) setiap tanggal 10 bulan hijriyah mulai pukul 20.00-23.00 WIB, di rumah M. Ngoemar (Kampung Tegalsari) setiap selasa malam rabo pukul 20,00-22.00 WIB, serta di rumah Lurah Karijowirono (Kampung Kepatihan Kulom) setiap malam senin pukul 20.00-22.00 WIB. Dari data lokasi tempat pembelajaran agama Islam di Surakarta tersebut nampak bahwa pengkajian Islam masih sentralistik di wilayah sekitar Masjid Agung Surakarta (sekarang masuk kecamatan Pasar kliwon) dan wilayah Laweyan.
Kegiatan-kegiatan kajian Islam ini bersamaan dengan semakin mengembangnya Madrasah Mambaoel Oeloem Surakarta yang juga membuka cabang di beberapa daerah kapubaten seperti Pengging (Boyolali) dan Klaten. Pada tahun 1919 sebagai rekomendasi dari Kongres al-Islam yang difasilitasi perhimpunan SATV, berdirilah Raad Oelama (Dewan Olema) (Islam Bergerak: 1918, 2). Dalam mendirikan Raad Oelama ini, SI dan Muhammadiyah memberikan dukungan yang besar guna memajukan Islam. Dari unsur agamawan priyayi, para pengulu mendirikan perhimpunan pengulu yang dinamakan Pengoeloe Bond pada 2 Juli 1919 di Sragen. Tujuannya adalah untuk memajukan Islam dan penyadaran kewajiban terhadap pemerintah. Pada 30 Oktober 1919, namanya diubah menjadi Oelomo Bond dengan alasan bahwa lid-lidnya bukan hanya pengoeloe saja tetapi juga naib-naib, modin, kyai dan lain-lain. Kelompok Medan Moeslimin menyambut baik perubahan ini sebagai benteng yang bersama benteng lain akan menjadi pagar kuat dari serangan kelompok anti Islam (Islam Bergerak:1919,2).
Walaupun sudah banyak kegiatan kajian Islam, berdirinya perhimpunan-perhimpunan dan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Surakarta serta Islam sudah menjadi identitas bumiputra, namun kebanyakan masyarakat di Surakarta adalah kaum muslim nominal yang secara keilmuan tidak banyak mengerti tentang ilmu agama, dan secara praktis belum menjalankan syariat Islam secara baik.
G. F. van Wijk (1914, 55), Residen Surakarta tahun 1909-1914 yang mengundurkan diri, dalam Memori Van Overgave (memori pada penyerahan jabatan untuk melaksanakan keputusan Gubernur Jenderal tanggal 2 April No. 24) melukiskan kondisi keberagamaan (religiusitas) masyarakat di Surakarta masih jauh dari substansi, dan lebih sebagai formalisme beragama yang belum diaktualkan dalam transformasi masyarakat. Upaya-upaya membumikan Islam transformatif pun banyak dilakukan oleh aktivis pergerakan Islam, ulama dan surat kabar Islam.
Pada sisi lain, antara tahun 1909-1914 kristenisasi di Surakarta dilakukan dengan begitu gencar. Islam Bergerak melukiskan, “Masih banjak Zending-zending jang diperkenankan ke tanah air kita goena menangkap bangsa kita jang telah memeloek Igama Islam”(Islam Bergerak, 1917, 55). Semaraknya kristenisasi juga ditandai dengan berkembangnya pengikut Sadrach (Kristen Jawa) di Vorstenlanden yang juga membuat propaganda di Wonogiri untuk adu kesaktian yang mana pihak yang kalah harus mengikuti agama yang menang (Wijk, 55).
Perkembangan kristenisasi juga ditandai dengan adanya pembukaan rumah zending di Jebres Surakarta. Pendeta van Andel di Surakarta, sudah bekerja untuk Gereja Gereformeerd di Amsterdam, sedangkan di Afdeling Boyolali ada pekerja guru pendeta (Niephaos, Pischer, Scheinider) untuk komite zending yang khusus melayani orang-orang Tionghoa (Wijk, 55). Bahkan pada tahun 1918, rumah sakit Kristen di Jebres melakukan Kristenisasi pasien. Hal ini sangat melukai hati warga bumiputra yang mayoritas beragama Islam (Wijk, 56).
Kristenisasi yang berlangsung di Surakartra, tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi memiliki akar sejarah yang panjang. Pada era Pemerintahan Inggris di Hindia (1811-1816), Gubernur Jenderal Raffles sudah mendirikan Lembaga Alkitab di Jawa yang kemudian menjadi (Nederlands) Oost-Indisch Bijbelgenootschap atau Batavias Bijbelgenootschap. Lembaga ini awalnya merupakan Lembaga Alkitab Belanda yang bermaksud menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa penduduk pribumi dan mengembangkan ajaran Kristen Protestan (Swellengrebel: 1974,21). Raffles telah memulai tradisi baru yaitu bahwa pemerintah turut campur dalam soal penyebaran agama. Lembaga yang didirikan di Batavia tersebut sering mengirimkan utusan di beberapa kota di Jawa, termasuk di Surakarta.
Walaupun majalah Medan Moeslimin terlahir salah satunya disebabkan oleh semaraknya kristenisasi di Surakarta dan sebagai reaksi atas statemen-statemen di Mardi Rahardjo namun Medan Moeslimin menunjukkan sikap yang arif. Medan Moeslimin selalu menyebarkan pengetahuan dan menjunjung tinggi Islam tanpa mengolok-olok keyakinan umat agama lain. Selain itu, disebut-sebut bahwa kelompok anti Islam juga melakukan propaganda yang memojokkan Islam. Islam Bergerak menuliskan bahwa selain Mardi Rahardjo, ada setidak-tidaknya dua surat kabar di Surakarta yang memuat tulisan-tulisan anti Islam yaitu Darmo Kondo dan Koemandang Djawi.
Pada awal abad ke-20 di Surakarta sudah terdapat beberapa agama dan keyakinan keagamaan yang beragam yaitu Christen Roomsch Katolik, Christen Protestan, Christen Bala Keslametan, Christen Kerasoelan, Budha dan Islam. Aliran theosofi juga sudah berkembang di Surakarta (Fachrodin: 1919, 1). Dalam hal kebebasan beragama, secara teoritik, Pemerintah Kolonial dalam posisi netral.
Kondisi sosial keagamaan di Surakarta sampai tahun 1918 juga diwarnai dengan adanya pertikaian pendapat antara ulama. Mereka lebih mengedepankan perbedaan pemikiran daripada pergerakan menuju kemajuan bumiputra.Himbauan rukun kemudian menjadi tema Islam Bergerak pada masa-masa tersebut. Pertentangan antara ulama Islam tradisional dengan modern cukup menjadi penghalang dunia pergerakan. Misbach hadir dalam suasana kehidupan sosial keagamaan para ulama dan pemimpin umat Islam yang tidak bersatu dan kurang peduli kepada gerakan memajukan kaum pribumi.
PENUTUP
- Pergerakan di Vorstenlanden benih-benihnya sudah ada sejak akhir abad ke-19, dan baru benar-benar menjadi sebuah pergerakan pada awal abad ke-20 dengan model perjuangan modern, yakni ditandai dengan penggunaan surat kabar dan organisasi modern dalam memperjuangkan hak-hak sipil dan politik pribumi. Model perjuangan dengan media massa dianggap efektif untuk membangkitkan semangat juang kaum pribumi dalam melawan imperialisme. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah tidak ditentukan oleh faktor tunggal dan sederhana, tetapi oleh beberapa mata rantai kejadian. Dinamika dan pergerakan di Surakarta tentu tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi di Hindia Belanda pada umumnya.
- Dinamika dan pergerakan di Surakarta berbentuk lingkaran sentral, bersifat kompleks dan saling terkait di berbagai bidang, yakni bidang sosial budaya, agraria, ekonomi, politik dan keagamaan. Fakta sejarah tersebut memperkuat teori lingkaran sentral yang menyebutkan bahwa dinamika sejarah merupakan perkembangan logis dari berbagai peristiwa yang saling berpautan. Sebuah kejadian akan memiliki akibat di sekitarnya.
Hadirin yang saya hormati
Sampailah saya pada akhir pidato pengukuhan ini. Dari lubuk hari yang paling dalam, dengan penuh kesadaran saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah mengantarkan pada puncak capaian akademik saya iniu. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada:
- Kedua orang tua saya, Kyai Abdul Bashir (Alm) dan Ny. Ngatmi Atmasuwirdja (Almh) yang perjuangan dan pengorbanannya untuk saya begitu besar sampai-sampai tidak dapat dihitung dengan angka dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Semoga Allah menyayangi ayah dan ibu saya.
- Istriku tercinta, Hj. Yunita Rahmawati, S.Pd.I dan anak-anakku tersayang, Failasuf Muhamamd Azka, Faisal Ahmad Ahda Arafat, Fatih Amanullah Khan, dan adik-adik kandung saya, yang tidak pernah lelah melantunkan doa, memberikan dukungan moral, dan spirit dalam berbagai aktivitas saya.
- Kakek dan nenek saya, serta para guru-guru ngaji serta kyai-kyai saya yang mengajari saya tentang ulumuddin
- Mertua saya, Ahmad Syaebani dan Siti Mu‟inah yang telah menerima saya menjadi bagian keluarga, membangun kehidupan, pelajaran yang berharga akan makna cinta dan kebersamaan. Juga untuk adik-adik ipar saya.
- Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, yang sekaligus kawan karib yang memberikan dorongan dan dukungan kepada saya dalam mencapai tahapan guru besar ini.
- Para guru yang telah menempa pikiran dan mental saya dari MI, SMP, MA, S1, S2, S3 yang telah menorehkan ilmu dalam pikiran dan sikap, serta motivasi yang luar biasa, memberikan tugas-tugas yang mampu membentuk mental, karakter dan kemampuan teoritis maupun praktis untuk menangkap peluang kehidupan dengan keilmuan.
- Prof. Dr. Muhamamd Abdul Karim, MA. yang telah membimbing disertasi saya saat kuliah S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Para rekan di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Klaten, LP Ma‟arif-NU, Lakpesdam-NU, Lesbumi-NU, Komunitas Masyarakat Pesantren Indonesia Jawa Tengah, seluruh santri dan Jama‟ah Pondok Pesantren Darul Afkar Klaten, , semua sanak saudara, sejawat, kerabat, sahabat, para guru, dosen yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah menempa kami, hingga berdiri di mimbar ini. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, wal „afwu minkum.
Hanya kepada Allah Swt kami menyandarkan apa yang terbaik dan terindah. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah sebaik-baik Pelindung. Hasbunallahu wa ni‟ma al-wakil ni‟ma al-maula wa ni‟ma an-nashir. Wa Maa Taufiiqii Illa Billah, „Alaihi tawakkaltu wa ilahi uniibu. Wassalaamu‟aliakum warahmatullahi wa barakatuh.
DAFTAR PUSTAKA
Adnan, Basit. 1996. Sejarah Masjid Agung dan Gamelan Sekaten di Surakarta. Sala: Mardikintoro.
Bakri, Syamsul. 2015. Gerakan Komunisme Islam Surakarta 1914-1942. Yogyakarta: LKiS.
Baudet, Enrest Henri Philippe dan Izaak Johannes Brugmans. 1987. PolitikEtis dan Revolusi Kemerdekaan. terj. Amin S., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Hatta, Mohammad. 1953. Kumpulan Karangan I. Djakarta-Amsterdam-Surabaja: Balai Buku Indonesia.
Hurgronje, Snouck. 1995. “Sarekat Islam”, dalam E Gobee dan C. Adriaanse, Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936. terj. Sukarsi. Jakarta: INIS.
Kartodirdjo, Sartono et. al. 1975. Sejarah Nasional Indonesia. Jilid III. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Korver, Ape. 1985. Sarekat Islam, Gerakan Ratu Adil?. terj. Tim Grafiti. Jakarta: Grafiti Press.
Kuntowijoyo. 1995. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang.
Kuntowijoyo _. 2003. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Larson, George D. 1942. Prelude to Revolution: Palaces and Politics in Surakarta 1912-1942. Holland & USA: Foris Publication.
Lombard, Denys. 1996. Nusa Jawa Silang Budaya: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris. terj. Tim Gramedia. Jilid 3. Jakarta: Gramedia.
Meidema, J. dan Stokhof. 1991. Memories van Overgave van de Afdeling Noord Nieuw-Guinea. Leiden: DSALCUL.
Mooryati, Soedibyo dan Sumoningrat Gunawan. 2009. Sri SusuhunanPakuBuwono X: Perjuangan, Jasa, dan Pengabdianuntuk Nusa dan Bangsa. Jakarta: Bangun Bangsa.
Marcopolo. 1930. The Travel of Marco Polo. revised from Marsden‟s. Translation and edited with introduction by Manuel Komproff. New York: W. W. Norton & Company Inc..
Nurhajarini, Dwi Ratna et al. 1999. Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta. Jakarta: Departemen Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia.
Pranoto, Suhartono W. 2010. Jawa: Bandit-bandit Pedesaan, StudiHistoris 1850-1942. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Pringgodigdo, Abdul Karim. 1996. Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia. Djakarta: Pustaka Rakyat.
Pusponegoro, Ma‟mun et al. 2007. Kauman: Religi, Tradisi, dan Seni. Surakarta: Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman.
Reiner, G.J., Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah, terj. Muin Umar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1987.
Ricklefs, M.C. 2007. Sejarah Indonesai Moderen. terj. Dharmono Hardjowidjono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Rijkevorsel, L. van dan R.D.S. Hadiwidjana. 1929. Tanah Djawi Lan Tanah-Tanah Ing Sakiwa Tengenipoen. Den Haag: B. Wolters Uitgevers Maatschappi.
Shiraishi, Takashi, 1997. Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926. terj. Hilmar Farid, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Suryanegara, Ahmad Mansur. 2010. Api Sejarah. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta.
Swellengrebel, J.L. 1974. In Leijdecker Voetspoor: Anderhalve Beuw Bijbelvertaling EnTaalkunde in De Indonesische Talen I 1820-1900. S-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
Tosh, John. 1984. The Persuit of History: Aims, Methode and Directions in the Study of Modern History. London: Longman.
Tim Redaksi Medan Moeslimin. 1996. Hidajatoel Awam. Surakarta: Medan Moeslimin. Winengkoe, Dipo. 1922. “Nasib Kita (Ra‟djat Djadjahan)”, dalam Islam Bergerak. Edisi 1 Januari 1922.
Winter, C.F. 1928. Javaavsche Zamen Spraken II. Jakarta: Balai Pustaka.
Wikana. 1946. “Persatoean” dalam Revolusioner. Edisi 16 Februari 1946.
Yamin, Muhammad. 1951. 6000 Tahun Sang Merah Putih, Genewa: t.p.
Surat Kabar
Api. 1924. Semarang.
Bromartani.1931. Soerakarta.
Darmo Kondo. 1919 & 1930. Soerakarta.
Djawi Hiswara.1918. Soerakarta.
Doenia Bergerak. 1914. Salatiga.
Fikiran Ra‟jat. 1929-1933. Bandoeng.
Islam Bergerak. 1917-1923. Soerakarta.
Koemandang Djawi. 1919. Soerakarta.
Medan Moeslimin. 1915-1926. Soerakarta.
Oetoesan Hindia. 1918-1922. Soerabaja.
Pawarti Soerakarta. 1938. Soerakarta.
Ra‟jat Bergerak. 1923. Soerakarta.
Revolusioner.1946. Djogjakarta.
Sinar Djawa. 1914-1916. Semarang.
Sinat Hindia. 1919-1924. Semarang.
Tjaja Hindia. 1913-1916. Kramat.
Arsip
Arsip Pakualaman Nomor 31/2121. Hal Sejarah Singkat Urutan Pemerintah Raja Raja Djawadari Zaman Mataram Sampai Sekarang (Diambil dari Catatan-catatan Kraton, Sejarah Kerajaan Surakarta).
Laporan Asisten Residen Surakarta. Tanggal 22 Agustus 1912. mr. 2301/12.
Serat Cabolek. Katalog Perpustakaan Pura Pakualaman. Nomor St.20/0143/PP/73.
Wijk, G.F. Van. 1914. “Solo Tahun 1909-1914”, dalam Memori van Overgave. terj. M. Husodo Pringgo Kusumo. Surakarta: t.p.
