Bg

Media dan Akademisi Harus Ikut Andil Menentramkan Masyarakat

Diterbitkan tanggal 8 Maret 2019
Oleh: Ahmad Nugroho (Humas IAIN Surakarta)

#banggaIAINSurakarta

NKRI memang suatu bangsa yang unik. Keunikan bukan hanya pada besar dan luasnya bangsa ini melainkan kultur budaya yang beraneka ragam. Berbagai ras suku, bahasa bahkan agama-agama besar yang ada di dunia hidup berdampingan di Negara yang meletakkan falsafah hidupnya pada Pancasila ini. Semuanya hidup berdampingan di dalam sebuah rumah besar yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pancasila yang diyakini sebagai falsafah hidup bermasyarakat menjadi pemersatu dari Negara yang tersusun dari lebih dari 30 suku dengan berbagai budaya dan adat masing-masing. Bangsa yang multi kultural ini terlalu memesona sehingga terlalu banyak bangsa/ Negara asing ingin menguasai (wilayah) dan “menguasai” (pangsa pasar perekonomian).

Lagi, kecantikan NKRI sebagai bangsa atau Negara yang multi kultural memang layak untuk dipertahankan oleh rakyatnya. Selaras dengan hal itu, Indonesia wajib mempunyai sistem pemerintahan yang baik agar dapat menciptakan sebuah persatuan antar sesama anak bangsa. Pemerintah diharapkan bisa menjadi fasilitator perekat adanya perbedaan tersebut sehingga pertahanan bangsa ini semakin kuat dari ancaman bangsa asing.

Melihat kondisi kebangsaan akhir – akhir ini, bangsa Indonesia seringkali dihadapkan dengan masalah-masalah rumit. Masalah baru bahkan masalah yang turun temurun dari masa lalu. Malah acapkali pemerintah menjadi bagian dari problem kebangsaan itu sendiri. Masyarakat selalu dibuat was-was dengan berbagai pemberitaan yang meresahkan yang muncul dari dalam pemerintahan.

Pemberitaan negatif yang diperlihatkan oleh para elit bangsa ini seakan menjadi dagangan yang super laris bagi media. Pilar ke-empat demokrasi ini bahkan selalu mengorek informasi ke setiap sisi dan celah kehidupan para elit bangsa. Wajar memang, di era demokrasi pasca reformasi kran kebebasan media menjadi sangat lancar namun perlu diingat pula sebagian besar masyarakat tidak memerlukan informasi tersebut. Masyarakat sudah menitipkan aspirasinya kepada para wakil rakyat. Media secara langsung menjadi pengawas dari kebijakan-kebijakan pemerintah dan DPR. Namun seluruh informasi tidak seharusnya dilempar ke publik. Jika semakin banyak informasi negatif yang dipertontonkan maka bisa jadi kepercayaan masyarakat kepada Negara akan semakin surut.

Media informasi yang diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat serta dapat mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, justru semakin kebablasan sehingga tanpa batas memberikan informasi yang membuat resah masyarakat. Kasus korupsi dari elit politik Indonesia, pornografi, transaksi politik bagi-bagi jabatan dari elit partai bahkan sikap buruk dipertontonkan oleh para wakil rakyat menjadi konsumsi masyarakat setiap hari.

Adanya Negara yang membiarkan kebebasan informasi kadang malah meresahkan masyarakat yang hanya butuh ketentraman dan kenyamanan dalam mencari sesuap nasi. Bahkan di tahun politik seperti ini, banyaknya berita berita hoax yang beredar melalui media-media sangat mempunyai pengaruh yang luar biasa. Keterbukaan informasi membuat larisnya media untuk membantu menge-share informasi hoax agar bisa memenangkan salah satu pasangan calon presiden. Politikus dan media sama-sama diuntungkan. Tetapi pada kenyataannya sebagian masyarakat malah semakin jenuh dan anti terhadap pemerintah.

Seperti pada data KPU yang dapat kita baca dari (www.jpnn.com) yang menunjukkan peningkatan jumlah golputer pada setiap pemilu. Pada pemilu 2009 sebanyak 48,3 juta orang golput. Angka ini meningkat menjadi 58,9 juta pada 2014, atau 30,4% dari sekitar 190 juta pemilih. Pada pemilu 2019 ini, KPU menetapkan jumlah pemilih 192.828.520 orang. Jika tren golput sama dengan pemilu sebelumnya pun, diperkirakan sekitar 60 juta pemilih yang tidak akan memilih (golput). Walaupun harus ada penelitian lebih lanjut terhadap angka golput ini apakah sebagian besar adalah orang-orang yang sudah tidak lagi percaya kepada pemerintahan atau orang-orang yang memang sibuk sehingga tidak bisa memberikan hak suaranya namun jika dilihat dari kenaikan angkanya maka hal ini harus menjadi perhatian serius.

Abraham Lincoln menyebutkan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah harus berlaku objektif dalam menyikapi segala sesuatu, agar masyarakat percaya (trust). Jika di dalam segolongan masyarakat sudah muncul benih-benih ketidakpercayaan kepada pemerintah maka hal ini bisa menjadi bahaya besar bagi keutuhan negara. Kasus Gerakan Aceh Merdeka atau sejenisnya yang pernah terjadi menjadi masa lalu yang kelam bahkan harusnya menjadi sebuah pembelajaran kedewasaan berdemokrasi di Negara super majemuk ini.

Satu-satunya tugas untuk membangun opini publik dengan memproduksi wacana-wacana keilmuan yang mencerahkan dan bertanggungjawab adalah para akademisi. Menyikapi politik memang selalu laku, tetapi tanggung jawab untuk mendidik publik dan menentramkan kondisi jauh lebih dibutuhkan daripada menyulutnya dengan opini-opini tentang politik. Akademisi harus ikut andil dalam porsi besar untuk aktif berkontribusi mewarnai media. Sedangkan media massa harus memberikan porsi yang seimbang bukan hanya mencari keuntungan sesaat.

Penulis

Ahmad Nugroho
Humas IAIN Surakarta

Komentar ditutup.