Bg

Pers Linglung, Rakyat Bingung

Diterbitkan tanggal 8 Maret 2019
Oleh: Dhima Wahyu Sejati
(Mahasiswa KPI Semester 6)

#banggaIAINSurakarta

Saya dibeberapa kesempatan sering ditanya sekaligus dicurhati terkait pers oleh teman. Mereka selalu bertanya dengan mimik yang heran dan bingung. Kebingungan nampak terdengar dalam bentuk pertanyaan. Pers mana yang bisa dipercaya ? seakan tidak ada  yang netral, tidak ada yang independen, apalagi berintegritas.

Saya rasa kebingungan-kebingungan ini mucul akibat kebisingan knalpot mesin politik. Mesin-mesin poltik yang bising itu membuat polusi suara dan udara. Akhrinya, orang tidak bisa bernafas karena pengapnya uapan nafas para politikus. Orang juga tidak bisa mendengar suara apa-apa kecuali jargon-jargon politik. Masalahnya, pers memfasilitasi itu.

Pers seharusnya mampu memberikan informasi yang cukup. Tidak kurang, tidak lebih, atau malah jangan-jangan dikurang-lebihkan demi kepentingan politik. Wajar-wajar saja orang berfikir demikian, toh ini juga tahun politik. Mana ada pers yang tidak memihak ?

Dalam hati mungkin bertanya-tanya, apa iya pers memihak ? kalau saya berbicara dangen kaum yang percaya dengan demokratisasi pers, maka saya akan dibantah. Karena kaum ini aka mengatakan bahwa media adalah pihak independen yang dapat mengontrol kekuasaan. Memang indah, namun sayang tidak demikian, terkusus di Indonesia.

Namun tidak bagi kaum kritisisme. Pasti mereka akan mengatakan bahwa pers justru menjadi instrumen bagi pemodal untuk melanggengkan kekuasaan. Nah sayangnya, pemodal di indonesea, dalam hal ini si pemilik justru langsung bersentuhan dengan politik praktis. Bahkan ada yang memiliki lebih dari satu stasiun TV. Sedangkan TV adalah bagian dari pers situ sendiri.    

Lihat saja, di tahun politik pers berlomba-lomba menjadi public relation, sebut saja stasiun TV yang seakan menjadi propaganda partai, hanya karena si pemilik adalah ketua umum partai. Pagi sampai siang mars partai didulang-ulang. Hingga anak-anak lebih hafal mars partai ketimbang lagu Indonesia Raya.

Ada juga yang jadi public relation pemerintah, hanya karena si pemilik dari partai pendukung pemerintah. Pidato  politik dari oposisi paling disampaikan poin-poinnya saja, sedangkan kalau pihak pemerintah berpidato, berjam-jampun ditayangkan.

Gejala-gejala diatasa membuat pers jadi linglung. Missal  berita tentang aksi massa yang jumlahnya sampai jutaan guna menuntut keadailan, porsi beritanya sedikit sekali. Padahal aksi massa itu merupakan yang terbanyak disepuluh tahun terakhir dan juga nerupakan sebuah momentum sejarah di Indonesia. Ditambah lagi yang diberitakan bukan soal motif massa pergi aksi ke monas. Namun yang menjadi sorotan utama justru dugaan makar.

Lebih buruk lagi, ketika pers terlalu dekat dengan kekuasaan, yang akan menjadi korban adalah rakyat. Ketika hegemoni media sangat massif, informasi menjadi tidak berimbang. Masalahnya, dalam terori kultuvasi misalkan, orang akan menganggap dunia nyata berjalan sesuai apa yang digambarkan oleh pers, atau sebaliknya pers menggambarkan realita yang ada. Alhasil, ketika pers mengurangi informasi untuk kepentinan si pemodal, maka rakyat percaya-percaya saja bahwa memang keadaanya demikian.

Pada dasarnya untuk melakukan hegemoni, salah satu bentuknya adalah freaming. Caranya cukup sederhana, salah satunya mengurangi porsi informasi. Semisal MetroTV vs tvOne di pilpres tahun ini. Berita mengenai prestasi Jokowi pasti disajikan secara totalitas. Begitu juga perstasi Prabowo di tvOne.

Mungkin akan bertanya-tanya kenapa TvOne masih condong ke Prabowo. Iya memang si pemilik pindah haluan ke Jokowi. Namun pertimbangannya ternyata adalah ekonomi. Jika saja TvOne tiba-tiba bringas terhadap Prabowo. Bisa saja mereka kehilangan penonton.

Dalam studi komunikasi, fenomena semcaim ini disebut freaming. Fremaing dipandang juga bisa menjadi sebuah strategi untuk  membentuk realita sosial, sehingga menghasilkan sebuah wacana (discourse) dengan sadar dan terkonrol. Wacana (discourese) juga ada berehubungannya dengan kekuasaan. Hubungan antara wacana dan kekuasaan adalah kontrol, tidak harus kontrol berupa fisik, namun juga bisa berupa psikis dan mental.

Menurut Aris Badara dalam Analisis Wacana: Teori,  Metode dan Penerapanya pada Wacana Media, bentuk kontrol itu beragam, ada yang berupa kontrol terhadap konteks. Secara sederhana dapat dilihat dari siapakah yang boleh dan harus berbicara. Artinya ada yang mengotrol siapa saja yang boleh berbicara dan siapa saja yang tidak boleh berbicara.

Petanyaanya, siapa yang mampu melakukan kontrol semacam itu ? sudah kita singgung diawal, jelas yang dapat melaukan itu semua adalah politisi dan pemilik (pemodal). Mereka bisa saja menentukan berita mana yang boleh dimuat, atau sumber dan bagian mana yang tidak perlu untuk diberitakan.

Perilaku para pemodal dan politisi semacam ini yang menbuat pers benar-bernar kehilangan integritasnya. Pers tidak berwibawa menampikan dan menyampaikan sebuah berita. Memang itu menguntungkan, namun yang duntungkan para elit. Sedangkan rakyat menjadi korban.  

Jika pers masih linglung, rakyat pasti bingung. Sebab rakyat ingin pers menjadi semacam pencerah untuk menjawab keraguan-keraguan di tahun politik ini. Apakah pers mampu untuk keluar dari lingkaran setan ini ? apa justru pers tetap menjadi alat untuk mengesploitasi kekuasaan si pemilik dan si pemodal ?

Penulis

Dhima Wahyu Sejati
Mahasiswa KPI Semester 6

Komentar ditutup.