Bg

SATUAN PENGAWAS INTERNAL DI PERGURUAN TINGGI : SEBUAH CATATAN

Diterbitkan tanggal 11 April 2019

Oleh: Dr. H. Muhammad Munadi, M.Pd. (Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan)


Pengantar

Pengelolaan pemerintahan yang bersih dan baik wajib juga diimplementasikan di perguruan tinggi negeri (PTN). Hal ini dikarenakan PTN/PTKIN sebagai bagian dari sebuah Kementerian. PTN di bawah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi sedangkan PTKIN di bawah Kementerian Agama. Dampak yang ada di PTN/PTKIN akan berdampak pada Kementerian dalam keadaan baik maupun buruk. Wujudnya berbentuk opini dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Opini ini didefinisikan Wikiwand sebagai pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Ada 4 jenis opini: wajar tanpa pengecualian (WTP), WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP), Wajar dengan pengecualian (WDP), serta opini tidak wajar. Pengertian yang menyatakan bahwa opini diantaranya didasarkan pada efektivitas sistem pengendalian intern, bisa dipahami perlunya penguatan kinerja Satuan Pengawas Internal (SPI) di Lembaga perguruan tinggi.

Dalam mengefektifkan kinerja SPI perlu mempertimbangkan beberapa temuan penelitian. Temuan Zamzulaila Zakaria, Susela Devi SelvarajZarina Zakaria (2006:903) mengungkapkan bahwa Internal auditing as part of the governance structure in organizations can be a mechanism to assist the management in providing better control of the institution’s resources and quality of education it provides. Penelitian lain yang dilakukan Fr. Ninik Yudianti, Ilsa Haruti Suryandari (2015) ditemukan bahwa sebagian besar Pendidikan Tinggi Swasta memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup dalam menerapkan Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, dan Good University Governance. Hasil lainnya menunjukkan bahwa Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko berpengaruh positif terhadap penerapan Good University Governance. Hasil Penelitian di Italia dilakukan Marika Arena (2013:2004) menunjukkan bahwa difusi Internal Audit (IA) masih terbatas di antara universitas-universitas Italia, tetapi tren pengembangan IA mirip dengan tren yang dilakukan pada organisasi sektor swasta dari awalnya berfokus pada audit keuangan dan kepatuhan; kemudian, secara bertahap memperluas ruang lingkupnya meliputi audit operasional dan, yang lebih baru, manajemen risiko dan masalah tata kelola perusahaan. Di universitas yang dianalisis, audit operasional merupakan inti dari kegiatan IA, meskipun banyak upaya masih didedikasikan untuk audit keuangan dan kepatuhan. Beberapa universitas mendedikasikan perhatian yang meningkat pada manajemen risiko juga. Tiga penelitian ini walaupun berbeda setting tetapi bisa menjadi acuan dalam mengimplementasikan SPI di perguruan tinggi serta awal kerja SPI. Inspirasi penelitian di atas yang bisa dilakukan SPI sebenarnya pada sisi pemahaman para manajer perguruan tinggi – baik dari sisi struktural maupun pada dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai manajer – tentang kerja SPI di sebuah Perguruan Tinggi.  

Ruang Lingkup Kerja SPI SPI dalam bergerak bisa memakai kaidah  dengan Model The Porter value chain berikut ini dengan penambahan dari Ohanyan A and Harutyunyan H (2016:4) berikut ini:

Gambar di atas dengan model Porter, SPI bisa mengaudit kegiatan utama Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, Humas dan Komunikasi, hubungan internasional, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Karir serta kegiatan pendukung (infrastruktur, sumber daya manusia, manajemen keuangan). Disamping itu bisa juga bergerak pada lapisan tambahan di luar model di atas yaitu lembaga penasehat (Dewan Etik, Dewan Ilmiah, Pusat Penjaminan Mutu, Lembaga Mahasiswa, Ombudsmen mahasiswa, Method Council). Dalam konteks Indonesia, SPI memiliki ruang lingkup berikut ini:

Tabel 1. Ruang Lingkup Kerja SPI Sesuai SN Dikti

Standar pembiayaan berkait dengan standar di ranah akademik. Gambarannya sebagai berikut:

Tabel 2. Turunan Ruang Lingkup Kerja SPI Sesuai SN Dikti

Dua tabel di atas memerlukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan kerja lembaga yang sudah mapan, yaitu Lembaga Penjaminan Mutu. Karena kerja dua lembaga ini saling bertautan. Apalagi jika dikaitkan dengan model akreditasi program studi 4.0 yang mengharuskan adanya output dan outcome pada 9 kriteria:

Tabel 3. Relasi Antara Kriteria dengan Dokumen Yang Diperlukan Dalam APS 4.0

Untuk kriteria ke-9 dari APS dapat dilihat sebagai berikut:

 Tabel 4. Relasi Antara Kriteria dengan Dokumen Yang Diperlukan Dalam APS 4.0

Berdasar paparan di atas diperlukan kerja luar biasa dari SPI bersama LPM dalam mewujudkan perguruan tinggi yang baik dan bersih (good and clean university governance) baik bidang akademik maupun non akademik.

Referensi

Fr. Ninik Yudianti, Ilsa Haruti Suryandari. (2015). Internal Control and Risk Management in Ensuring Good University Governance. Journal of Education and Vocational Research
Vol. 6, No. 2, pp. 6 – 12, June 2015. https://www.researchgate.net/publication/284166542_Internal_Control_and_Risk_Management_in_Ensuring_Good_University_Governance.
Marika Arena. (2013). Internal audit in Italian universities: An empirical study. Procedia – Social and Behavioral Sciences 93 ( 2013 ). 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2012).
Ohanyan A, Harutyunyan H (2016) The Role of Internal Audit in Continuous Improvement of Quality Management Systems at Private HE Institutions: A Case Study of Eurasia International University (Armenia). J Bus Fin Aff 5:170. doi:10.4172/2167-0234.1000170
Zamzula Zakaria, Susela Devi Selvaraj, Zarina Zakaria, (2006) “Internal auditors: their role in the institutions of higher education in Malaysia”, Managerial Auditing Journal, Vol. 21 Issue: 9, pp.892-904, https://doi.org/10.1108/02686900610704993
Wikiwand. Opini Badan Pemeriksa Keuangan. http://www.wikiwand.com/id/Opini_Badan_Pemeriksa_Keuangan

Komentar ditutup.